Urgensi Desa Anti Korupsi: Membangun Integritas dari Ujung Tombak Pemerintahan

SOROPIA– Sekretaris Daerah Konawe Dr. Ferdinand, SP.,MH menekankan pentingnya pembentukan Desa Anti Korupsi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Fokus utama dari inisiatif ini terletak pada pengembangan kesadaran pribadi dan integritas para penyelenggara pemerintahan di tingkat desa sebagai pelayan publik.

Desa dipilih sebagai sasaran utama karena posisinya sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain itu, desa kini mengelola tanggung jawab besar berupa anggaran Dana Desa yang perlu dijaga bersama agar tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan. Model desa anti korupsi ini diharapkan menjadi standar baru dalam pencegahan praktik korupsi sejak dari level akar rumput.

Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aparat desa semata. Narasumber menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat melalui semangat gotong royong sangat diperlukan untuk memajukan desa. Bentuk kepedulian masyarakat ini dapat diwujudkan dalam berbagai hal, seperti pengawasan terhadap koperasi desa hingga kepekaan terhadap isu kesehatan seperti penanganan stunting.

Poin penting dari konsep Desa Anti Korupsi adalah menumbuhkan kepedulian kolektif. Dengan adanya sinergi antara masyarakat dan kepala desa dalam mendorong kesejahteraan, desa diharapkan dapat tumbuh secara mandiri dan akuntabel. Integritas desa ditegaskan bukan merupakan tanggung jawab individu, melainkan hasil dari kerja keras seluruh elemen masyarakat secara bersama-sama

Rayakan Hari Anak Nasional ke-42, Pemda Konawe dan PIM Sultra Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Desa Waworaha

KONAWE – Semarak kebahagiaan menyelimuti Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, saat peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 digelar dengan meriah. Acara ini menjadi momentum penting dalam upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak dasar bagi generasi masa depan di Kabupaten Konawe.

Perhelatan tersebut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Konawe, pengurus organisasi Perempuan Indonesia Maju (PIM) DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, para Kepala Desa, unsur TNI dan POLRI, serta berbagai elemen masyarakat yang menaruh perhatian besar terhadap isu perlindungan anak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, S.P., M.H., yang hadir mewakili pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif kolaboratif dalam perayaan ini.

“Hari ini kita merasa bersyukur, bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional yang diprakarsai oleh teman-teman dari Perempuan Maju Indonesia, Pemerintah Daerah, dan tentunya beberapa organisasi lainnya yang merasa sangat peduli dengan anak-anak sebagai investasi masa depan kita di Konawe ini,” ujar Dr. Ferdinand dalam keterangannya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kehadiran PIM bukan sekadar seremoni peringatan, melainkan langkah konkret dalam memberikan dukungan langsung kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bukti nyata perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak.

“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas lain dalam rangka mendorong semangat. Yang paling penting adalah kita beri ruang sebesar-besarnya sehingga mereka bisa tumbuh berkembang dan meraih prestasi serta cita-cita yang diharapkan ke depannya,” tambah Sekda Konawe tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD Perempuan Indonesia Maju (PIM) Sulawesi Tenggara sekaligus ketua penyelenggara acara, Ir. Yusniar Asrina Afddhal, S.T., mengungkapkan komitmen organisasinya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Kami berharap agar bisa terus-menerus bermitra dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Konawe. Kami selaku organisasi Perempuan Indonesia Maju Sulawesi Tenggara berharap dapat terus membantu untuk mewujudkan Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto, serta membantu program-program pemerintah agar terimplementasi dengan baik sampai ke masyarakat,” ungkap Yusniar.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kecamatan Soropia, Kepala Desa Waworaha, serta Sekda Kabupaten Konawe yang telah memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini.

Peringati Hari Pajak 2026, Bupati Konawe Tekankan Pajak Sebagai Tulang Punggung Pembangunan Nasional

KONAWE – Dalam rangka memperingati Hari Pajak tahun 2026, Bupati Konawe, Haji Yusran Akbar, ST, menyampaikan pesan penting mengenai peran vital pajak bagi keberlangsungan bangsa. Beliau menegaskan bahwa penerimaan pajak merupakan tulang punggung pembangunan negeri yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kemajuan Indonesia.

Bupati Yusran Akbar menjelaskan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan oleh masyarakat bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal, melainkan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan berbagai fasilitas publik. “Dari pembangunan jalan dan jembatan, sekolah yang mencerdaskan generasi bangsa, hingga layanan kesehatan, semua hadir berkat semangat gotong royong melalui pajak,” ujarnya.

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa kesadaran dan kepatuhan pajak adalah kunci untuk mencapai visi Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Dengan membayar pajak, masyarakat secara aktif mengambil bagian dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Menutup pesannya, Bupati Konawe mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus peduli dan taat pajak demi mendukung ketangguhan bangsa. Peringatan Hari Pajak 2026 ini mengusung semangat optimisme dengan semboyan, “Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh”.

“Inspektorat Konawe Kerja Apa?” Jawaban Telak Itu Terjawab Lewat Prestasi Gemilang

Selama ini, mungkin terselip tanya di benak publik maupun internal mengenai kontribusi nyata yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe. Pertanyaan bernada skeptis, “Sebenarnya, Inspektorat Konawe kerja apa?” sering kali muncul di tengah hiruk-pikuk dinamika birokrasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Hari ini, pertanyaan tersebut terjawab dengan cara yang paling elegan: melalui sebuah prestasi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe secara resmi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Penghargaan Peringkat Ke-3 sebagai Inspektorat dengan Kategori Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penghargaan ini bukan sekadar piala atau piagam yang dipajang di lemari kantor. Lebih dari itu, pencapaian ini adalah bukti nyata dari kerja keras, ketelitian, dan integritas seluruh tim Inspektorat Konawe dalam menuntaskan rekomendasi-rekomendasi pemeriksaan BPK. Penyelesaian TLHP adalah indikator krusial dalam mengukur sejauh mana sebuah instansi mampu memperbaiki tata kelola keuangan dan administrasi agar lebih akuntabel, transparan, dan minim celah penyimpangan.

Keberhasilan meraih peringkat ke-3 di tingkat provinsi ini membuktikan bahwa Inspektorat Konawe tidak hanya sekadar “menonton” dari jauh. Tim kami bekerja sistematis di balik layar: melakukan pendampingan, memonitoring setiap progres unit kerja, hingga memastikan setiap temuan diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Capaian ini adalah jawaban telak bagi mereka yang sempat mempertanyakan kinerja Inspektorat Daerah Konawe. Inspektorat Konawe tidak hanya bekerja untuk menggugurkan kewajiban administratif, melainkan berkomitmen penuh menjadi garda terdepan dalam mengawal tata kelola pemerintahan di Bumi Konawe agar tetap berada di jalur yang benar.

Tentu, apresiasi ini bukanlah garis finish. Penghargaan ini menjadi bahan bakar motivasi bagi seluruh aparatur di Inspektorat Konawe untuk terus meningkatkan performa, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap rupiah yang dikelola daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kini, pertanyaan “Inspektorat Konawe kerja apa?” telah terjawab. Inspektorat Konawe terus berbenah dan bekerja untuk membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan dedikasi nyata bagi kemajuan Kabupaten Konawe. Konawe Bersahaja!

Ikut Meriahkan Pawai Kendaraan Hias, Inspektorat Dukung Penuh Kesuksesan MTQ Ke-XXXI Sultra

Unaaha— Jajaran Inspektorat Daerah turut ambil bagian dalam memeriahkan pawai kendaraan hias yang digelar pada Selasa (23/6/2026). Pawai akbar ini dilaksanakan dalam rangka menyambut pembukaan ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dengan mengusung tema yang memadukan nilai-nilai religius dan semangat tata kelola pemerintahan yang bersih, kendaraan hias milik Inspektorat tampil memukau di sepanjang rute pawai. Kehadiran tim Inspektorat ini menjadi bentuk komitmen nyata dalam mendukung penuh kesuksesan syiar Islam serta menyukseskan gelaran MTQ di bumi rukun keagamaan Sulawesi Tenggara.

Andrias Apono, SH.,CGCAE Selaku Plt. Inspektur Daerah Konawe menyatakan bahwa momentum MTQ ini tidak hanya sekadar ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi antar-instansi dan masyarakat.

“Keikutsertaan kami dalam pawai ini adalah bentuk sukacita dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MTQ Ke-XXXI. Kami ingin menunjukkan bahwa semangat transparansi dan akuntabilitas yang kami kawal sehari-hari, berjalan selaras dengan nilai-nilai kejujuran dan amanah yang terkandung dalam Al-Quran,” ujarnya di sela-sela kegiatan.

Pawai kendaraan hias yang memadati jalan-jalan protokol ini mendapat sambutan hangat dan antusiasme tinggi dari ribuan warga yang menyaksikan. Berbagai ornamen bernuansa Islami yang dipadukan dengan karakteristik daerah Sultra membuat iring-iringan kendaraan dinas tampil kreatif dan kompetitif.

Acara pawai ini menjadi pemicu semangat menjelang pembukaan resmi MTQ Ke-XXXI Sultra, yang diharapkan dapat melahirkan qari dan qariah berprestasi demi mengharumkan nama membawa nama baik Provinsi Sulawesi Tenggara di kancah nasional.

Menuju Tata Kelola yang Bersih: Pendampingan Desa Antikorupsi di Desa Waworaha

​Kecamatan Soropia, 13 Juni 2026 – Pagi itu, suasana di balai Desa Waworaha terasa berbeda. Sejak pukul 09.00 WITA, jajaran aparatur desa, tokoh masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah berkumpul untuk menyambut kehadiran tim dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe. Kehadiran mereka membawa misi penting: mewujudkan Desa Waworaha sebagai salah satu percontohan Desa Antikorupsi di wilayah pesisir Soropia.

​Kegiatan pendampingan ini bukanlah sekadar agenda formalitas administratif, melainkan sebuah komitmen bersama untuk membangun benteng integritas dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

​Tujuan dan Fokus Pendampingan

​Tim Inspektorat Daerah Konawe membuka kegiatan dengan memberikan pemahaman komprehensif mengenai bahaya laten korupsi serta dampaknya terhadap terhambatnya pembangunan desa. Fokus utama dari pendampingan ini adalah memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan transparansi pelayanan publik.

​Beberapa aspek krusial yang dibahas dalam pendampingan meliputi:

• ​Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Memastikan setiap rupiah dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat, dikelola, dan dilaporkan secara terbuka. Masyarakat diberikan edukasi tentang hak mereka untuk mengetahui rancangan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
• ​Penguatan Pengawasan Partisipatif: Mengajak BPD dan tokoh masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi berperan aktif sebagai mitra kritis pemerintah desa. Pengawasan yang baik dimulai dari kepedulian warga terhadap proyek fisik maupun pemberdayaan di lingkungan mereka.
• ​Optimalisasi Pelayanan Publik: Menekankan pentingnya pelayanan administrasi yang cepat, mudah, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli) maupun gratifikasi.
• ​Digitalisasi Administrasi Desa: Mendorong aparat Desa Waworaha untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meminimalisir celah penyimpangan administrasi dan mempercepat akses data desa.

​Sinergi dan Komitmen Bersama

​“Korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, tetapi soal hak rakyat yang dirampas. Desa Waworaha memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Jangan sampai potensi ini kandas karena tata kelola yang tidak amanah.”

​Pesan dari perwakilan Inspektorat Daerah Konawe tersebut disambut dengan antusiasme oleh peserta yang hadir.

​Kepala Desa Waworaha, bersama seluruh perangkat desanya, secara resmi menyatakan kesiapan mereka untuk menjalani setiap tahapan evaluasi dan perbaikan. Mereka sepakat bahwa predikat “Desa Antikorupsi” bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah standar baru dalam melayani masyarakat.

​Sebagai langkah tindak lanjut, aparat Desa Waworaha bersama tim Inspektorat langsung melakukan simulasi penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi desa terbaru, serta membedah beberapa potensi risiko (risk assessment) dalam pelaksanaan proyek pembangunan fisik di desa tersebut.

​Harapan ke Depan

​Pendampingan yang berlangsung hingga sore hari ini ditutup dengan penandatanganan pakta integritas oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan disaksikan oleh masyarakat Desa Waworaha.

​Tanggal 13 Juni 2026 menjadi tonggak sejarah baru bagi Desa Waworaha. Dengan pendampingan berkelanjutan dari Inspektorat Daerah Konawe, diharapkan hembusan angin pesisir Soropia ini turut membawa semangat transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima yang bebas dari segala bentuk korupsi.

Pastikan Kualitas Pelayanan, Irban Wilayah III Monitoring Evaluasi SPM Puskesmas Onembute

Dalam upaya memastikan pemenuhan dan peningkatan kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan, Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah III melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan SPM di UPTD Puskesmas Onembute.
​Kegiatan Monev ini bertujuan untuk meninjau secara langsung sejauh mana capaian indikator pelayanan kesehatan dasar yang telah berjalan, serta mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan. Evaluasi ini menjadi langkah krusial agar masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Onembute mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang bermutu, cepat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Transformasi Digital Pengawasan, Inspektorat Konawe Luncurkan Aplikasi “PELITA” guna Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

UNAAHA – Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe resmi memperkenalkan inovasi terbaru berbasis digital yang diberi nama PELITA (Pelaksanaan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe). Kehadiran aplikasi ini menandai babak baru dalam upaya digitalisasi pengawasan intern pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Apa Itu PELITA?

PELITA merupakan sebuah platform integrasi data pengawasan yang dirancang khusus untuk mengelola seluruh rangkaian inovasi dan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe. Secara filosofis, nama “Pelita” diharapkan menjadi penerang dalam proses pengawasan, memberikan kejelasan data, serta menuntun perangkat daerah menuju standar kepatuhan yang lebih tinggi.

Aplikasi ini mengalihkan pola kerja manual menuju sistem otomasi, mulai dari pendokumentasian bukti dukung inovasi hingga pemantauan progres penyelesaian temuan audit secara real-time.

Manfaat dan Tujuan Utama

Peluncuran PELITA bukan sekadar mengikuti tren digitalisasi, namun didorong oleh kebutuhan mendesak akan efisiensi birokrasi. Adapun tujuan utamanya meliputi:

1. Akselerasi Tindak Lanjut: Mempercepat koordinasi antara Inspektorat dengan Objek Pemeriksaan (Obrik) dalam menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
2. Pusat Data Inovasi: Menjadi wadah tunggal untuk mendokumentasikan seluruh inisiatif kreatif para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Konawe.
3. Peningkatan Indeks Inovasi: Memastikan seluruh indikator kematangan inovasi daerah terpenuhi secara administratif guna meningkatkan skor Innovative Government Award (IGA) Kabupaten Konawe.

Bagi pimpinan daerah, PELITA memberikan manfaat berupa penyajian dashboard informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis.

Peran Strategis dalam Kinerja Inspektorat

Dalam struktur kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe, PELITA berperan sebagai “mesin penggerak” pengawasan modern. Melalui aplikasi ini, peran Inspektorat bergeser dari sekadar pemeriksa menjadi mitra strategis (strategic partner) bagi perangkat daerah lain.

Sistem ini meminimalkan risiko kehilangan dokumen fisik dan tumpang tindih data pengawasan, sehingga para Inspektur Pembantu (Irban) dapat bekerja lebih fokus pada analisis substansi pengawasan daripada sekadar urusan administratif.

Sumbangsih terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Kontribusi terbesar PELITA terletak pada penguatan tata kelola pemerintahan (Good Governance) yang sedang berjalan di Kabupaten Konawe. Dengan adanya transparansi proses pengawasan, potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah lebih dini.

Inovasi ini menciptakan ekosistem kerja yang lebih disiplin di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketika pengawasan berjalan efektif dan terdokumentasi dengan baik, maka akuntabilitas keuangan dan kinerja daerah secara otomatis akan meningkat. Hal ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni mewujudkan birokrasi yang lincah dan berbasis hasil.

“PELITA adalah bukti nyata bahwa pengawasan di Kabupaten Konawe kini telah bertransformasi. Bukan lagi soal mencari kesalahan, tapi soal bagaimana kita bersama-sama memperbaiki sistem melalui teknologi untuk pelayanan publik yang lebih baik,” ungkap pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.

Diharapkan, dengan implementasi penuh aplikasi PELITA, Pemerintah Kabupaten Konawe mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini keuangan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di masa depan.

Wujudkan Lingkungan Bersih, Inspektorat Kabupaten Konawe Terjun Langsung dalam Gerakan Indonesia Asri

Wujudkan Lingkungan Bersih, Inspektorat Kabupaten Konawe Terjun Langsung dalam Gerakan Indonesia Asri

UNAAHA – Dalam upaya mendukung program nasional serta menciptakan lingkungan kerja dan kemasyarakatan yang sehat, jajaran Inspektorat Kabupaten Konawe turut andil dalam kegiatan kerja bakti massal sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Asri. Aksi bersih-bersih ini tidak hanya menyasar area perkantoran, tetapi juga fasilitas umum di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Konawe pada Jumat pagi.

Keterlibatan Inspektorat ini membuktikan bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya terbatas pada audit meja dan pemeriksaan dokumen, tetapi juga aktif dalam aksi sosial yang berdampak langsung pada kelestarian lingkungan.

Landasan Aturan dan Tujuan Gerakan

Kegiatan ini dilaksanakan selaras dengan arahan pemerintah pusat mengenai pelestarian lingkungan hidup dan implementasi program Gerakan Indonesia Asri. Secara regulasi, aksi ini mengacu pada:

• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
• Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe terkait kebersihan dan ketertiban lingkungan.
• Instruksi Bupati Konawe mengenai penguatan budaya gotong royong di lingkup ASN.

Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya ekosistem yang hijau dan bersih, mengurangi polusi plastik, serta memitigasi risiko banjir melalui pembersihan saluran drainase.

Manfaat Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Keikutsertaan Inspektorat dalam kegiatan ini membawa dimensi manfaat yang luas, di antaranya:

1. Role Model bagi Publik: Kehadiran ASN di lapangan memberikan contoh nyata bagi masyarakat Konawe bahwa menjaga keasrian daerah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya petugas kebersihan.
2. Peningkatan Kesehatan Lingkungan: Lingkungan yang bersih akan menekan angka penyebaran penyakit berbasis lingkungan, seperti demam berdarah dan malaria.
3. Optimalisasi Aset Daerah: Fasilitas publik yang terawat dan asri memiliki masa pakai yang lebih lama dan memberikan kenyamanan bagi warga yang menggunakannya.

Sumbangsih Nyata bagi Kabupaten Konawe

Bagi Pemerintah Kabupaten Konawe, aksi ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap visi daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Andrias Apono, SH.,CGCAE selaku Plt . Inspektur Kabupaten Konawe dalam sela-sela kegiatan menyampaikan bahwa lingkungan yang asri adalah modal dasar untuk menciptakan etos kerja yang tinggi.

“Inspektorat ingin menunjukkan bahwa integritas juga dimulai dari cara kita menghargai lingkungan. Dengan lingkungan yang asri, pelayanan publik di Konawe akan jauh lebih nyaman dan sehat,” ujarnya.

Sumbangsih lainnya adalah penguatan sinergi antar-OPD. Melalui kerja bakti, sekat-sekat birokrasi mencair dalam semangat gotong royong, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe.

Penulis: Tim Humas Inspektorat Daerah Konawe